Akademisi Ingatkan Kasus Denny Indrayana Harus Diselesaikan, Tak Boleh Menggantung
Kasus dugaan korupsi payment gateway yang melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, telah berlangsung selama lebih dari satu dekade tanpa kejelasan. Akademisi bidang hukum, Rorano, menegaskan bahwa penuntasan kasus ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam diskusi yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI), Rorano menekankan bahwa penanganan kasus yang menggantung dapat merusak citra Polri jika tidak segera diselesaikan.
Penanganan Kasus yang Terhambat
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi terkait proyek payment gateway di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2015. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2015, hingga kini proses hukum terhadap Denny Indrayana belum menunjukkan perkembangan signifikan. Rorano menyatakan bahwa lambannya penanganan kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Dampak Terhadap Institusi Kepolisian
Menurut Rorano, ketidakjelasan dalam penyelesaian kasus ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi Polri. Ia menegaskan bahwa penuntasan kasus ini bukan hanya penting untuk keadilan, tetapi juga untuk menjaga soliditas internal kepolisian. Jika kasus ini terus dibiarkan menggantung, masyarakat akan semakin meragukan kemampuan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional dan tidak berpihak.
Tuntutan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) telah menyampaikan tuntutan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan mandeknya kasus ini selama lebih dari sepuluh tahun. Faisal J. Ngabalin, Ketua DPN KMPHI, menyatakan bahwa jika kasus ini tidak segera diselesaikan, akan semakin banyak pihak yang meragukan integritas Polri sebagai institusi penegak hukum. Ia menekankan bahwa penuntasan kasus ini adalah ujian bagi Polri dalam membuktikan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
Dengan berlarut-larutnya kasus ini, masyarakat berharap agar Polri segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan perkara ini dengan transparansi dan akuntabilitas, guna memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
